kebijakan
Indonesian
Etymology
Pronunciation
- (Standard Indonesian) IPA(key): /kəbiˈd͡ʒakan/ [kə.biˈd͡ʒa.kan]
- Rhymes: -akan
- Syllabification: ke‧bi‧ja‧kan
Noun
kêbijakan (plural kebijakan-kebijakan)
- synonym of kepandaian
- synonym of kemahiran
- synonym of kebijaksanaan
- policy, measure [since 1970s-1980s][1]
- Synonyms: amanat, garis haluan, kebijaksanaan, mandat, manifesto, politik, polisi (Malay)
Derived terms
- adopsi kebijakan
- advis kebijakan
- advokasi kebijakan
- agenda kebijakan
- aktivitas kebijakan
- aktivitas kebijakan pemerintah
- aktor kebijakan
- alternatif kebijakan terdiferensiasi
- alternatif kebijakan umum
- analisis kebijakan
- analisis kebijakan komparatif
- analisis kebijakan perbandingan
- argumen kebijakan
- dampak diferensial kebijakan moneter
- dilema kebijakan penangkapan
- domain kebijakan
- evaluasi hasil kebijakan
- implementasi kebijakan pemerintah
- instrumen kebijakan campuran
- instrumen kebijakan fiskal
- instrumen kebijakan wajib
- isi kebijakan
- kebijakan administrasi
- kebijakan agraria
- kebijakan akrobatik
- kebijakan akuan terima
- kebijakan akuntansi
- kebijakan alternatif
- kebijakan anggaran nasional
- kebijakan antimonopoli
- kebijakan bergerak
- kebijakan berhaluan timur
- kebijakan berita
- kebijakan bilangan kritis
- kebijakan budaya
- kebijakan daerah pemilihan
- kebijakan dalam kota
- kebijakan dalam negeri
- kebijakan dan tujuan
- kebijakan defensif
- kebijakan departemen
- kebijakan distributif
- kebijakan dividen
- kebijakan dividen korporasi
- kebijakan domestik
- kebijakan ekonomi
- kebijakan ekonomi makro
- kebijakan ekonomi sayap kiri
- kebijakan ekspasionis
- kebijakan ekspor
- kebijakan eksternal
- kebijakan energi
- kebijakan energi atom
- kebijakan energi nuklir
- kebijakan fiskal
- kebijakan fiskal diskresioner
- kebijakan fiskal Keynesian
- kebijakan food stamp
- kebijakan gizi
- kebijakan hak sivil
- kebijakan hutan
- kebijakan imbal siklis
- kebijakan imigrasi
- kebijakan inkremental
- kebijakan investasi
- kebijakan jenis Pigou
- kebijakan kapitalisasi
- kebijakan KB
- kebijakan keadilan
- kebijakan kebudayaan
- kebijakan kepemekerjaan
- kebijakan kependudukan
- kebijakan kesehatan
- kebijakan keselamatan makanan
- kebijakan keuangan
- kebijakan kirim
- kebijakan konfrontasi
- kebijakan konservatif
- kebijakan kredit
- kebijakan kriminal
- kebijakan krisis
- kebijakan kultur
- kebijakan landreform
- kebijakan liberal
- kebijakan lingkungan
- kebijakan lingkungan hidup
- kebijakan luar negeri
- kebijakan makroekonomi
- kebijakan manajemen
- kebijakan masa depan
- kebijakan merger
- kebijakan mikroekonomi
- kebijakan militer
- kebijakan moneter
- kebijakan moneter diskresioner
- kebijakan nilai tukar
- kebijakan optimal
- kebijakan optimum
- kebijakan pajak nasional
- kebijakan paten
- kebijakan pembangunan
- kebijakan pembuangan
- kebijakan pemerintah
- kebijakan penanaman modal asing
- kebijakan pendapatan
- kebijakan pendidikan
- kebijakan pengambilan tanah
- kebijakan pengasingan
- kebijakan pengaturan bisnis
- kebijakan pengaturan kompetitif
- kebijakan pengaturan niaga
- kebijakan pengawasan banjir
- kebijakan pengeluaran
- kebijakan pengurusan
- kebijakan penstrukturan kembali industri
- kebijakan peralihan pengeluaran
- kebijakan perburuhan
- kebijakan perdagangan adil
- kebijakan perdagangan internasional
- kebijakan perdagangan luar negeri
- kebijakan perencanaan lanskap
- kebijakan perindustrian
- kebijakan permodalan
- kebijakan pertahanan
- kebijakan pertanian
- kebijakan pertumbuhan fiskal
- kebijakan perumahan
- kebijakan pintu tertutup
- kebijakan politik
- kebijakan promosi ekspor
- kebijakan publik
- kebijakan publik kritik
- kebijakan publik kritis
- kebijakan publik lintas-negara
- kebijakan publik perbandingan
- kebijakan pulang rawat
- kebijakan pungut
- kebijakan reformasi kapitalis
- kebijakan sisih
- kebijakan tambal sulam
- kebijakan tenaga kerja
- kebijakan tingkat bunga
- kebijakan uang longgar
- kebijakan utang
- komite kebijakan administrasi
- kompetisi kebijakan
- komunitas kebijakan
- konflik kebijakan industrial
- konteks kebijakan
- koordinasi kebijakan
- kriteria kebijakan
- manajemen kebijakan
- masyarakat kebijakan
- nasihat kebijakan
- pelaku kebijakan
- pelisensian kebijakan
- pembuat kebijakan federal
- pembuatan kebijakan administrasi
- pembuatan kebijakan hierarki
- pembuatan kebijakan internasional
- pembuatan kebijakan lingkungan
- pembuatan kebijakan lingkungan hidup
- pembuatan kebijakan nasional
- pembuatan kebijakan pendidikan
- pemformulasian kebijakan
- pemusatan kebijakan
- pengawasan kebijakan luar negeri
- pengembangan kebijakan
- pengevaluasian analisis kebijakan
- pengganda kebijakan fiskal
- pengidentifikasian risiko kebijakan
- penumpuan kebijakan
- persaingan kebijakan
- persepsi pelaku kebijakan
- perubahan kebijakan
- perumusan kebijakan
- polarisasi elit kebijakan
- proposal kebijakan baru
- proses kebijakan lingkungan
- proses pembuatan kebijakan lingkungan
- proses pembuatan kebijakan lingkungan hidup
- ranah kebijakan
- reorientasi kebijakan industri
- ringkasan kebijakan
- sains dan kebijakan perikanan
- siklus kebijakan
- sistem kebijakan multitingkat
- tipe kebijakan dalam negeri
- tipe kebijakan domestik
- tipe kebijakan luar negeri
- tipe politik luar negeri
References
Further reading
- “kebijakan”, in Kamus Besar Bahasa Indonesia [Great Dictionary of the Indonesian Language] (in Indonesian), Jakarta: Agency for Language Development and Cultivation – Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, 2016