kebijakan

Indonesian

Etymology

Affixed bijak +‎ ke- -an.

Pronunciation

  • (Standard Indonesian) IPA(key): /kəbiˈd͡ʒakan/ [kə.biˈd͡ʒa.kan]
  • Rhymes: -akan
  • Syllabification: ke‧bi‧ja‧kan

Noun

kêbijakan (plural kebijakan-kebijakan)

  1. synonym of kepandaian
  2. synonym of kemahiran
  3. synonym of kebijaksanaan
  4. policy, measure [since 1970s-1980s][1]
    Synonyms: amanat, garis haluan, kebijaksanaan, mandat, manifesto, politik, polisi (Malay)

Derived terms

  • adopsi kebijakan
  • advis kebijakan
  • advokasi kebijakan
  • agenda kebijakan
  • aktivitas kebijakan
  • aktivitas kebijakan pemerintah
  • aktor kebijakan
  • alternatif kebijakan terdiferensiasi
  • alternatif kebijakan umum
  • analisis kebijakan
  • analisis kebijakan komparatif
  • analisis kebijakan perbandingan
  • argumen kebijakan
  • dampak diferensial kebijakan moneter
  • dilema kebijakan penangkapan
  • domain kebijakan
  • evaluasi hasil kebijakan
  • implementasi kebijakan pemerintah
  • instrumen kebijakan campuran
  • instrumen kebijakan fiskal
  • instrumen kebijakan wajib
  • isi kebijakan
  • kebijakan administrasi
  • kebijakan agraria
  • kebijakan akrobatik
  • kebijakan akuan terima
  • kebijakan akuntansi
  • kebijakan alternatif
  • kebijakan anggaran nasional
  • kebijakan antimonopoli
  • kebijakan bergerak
  • kebijakan berhaluan timur
  • kebijakan berita
  • kebijakan bilangan kritis
  • kebijakan budaya
  • kebijakan daerah pemilihan
  • kebijakan dalam kota
  • kebijakan dalam negeri
  • kebijakan dan tujuan
  • kebijakan defensif
  • kebijakan departemen
  • kebijakan distributif
  • kebijakan dividen
  • kebijakan dividen korporasi
  • kebijakan domestik
  • kebijakan ekonomi
  • kebijakan ekonomi makro
  • kebijakan ekonomi sayap kiri
  • kebijakan ekspasionis
  • kebijakan ekspor
  • kebijakan eksternal
  • kebijakan energi
  • kebijakan energi atom
  • kebijakan energi nuklir
  • kebijakan fiskal
  • kebijakan fiskal diskresioner
  • kebijakan fiskal Keynesian
  • kebijakan food stamp
  • kebijakan gizi
  • kebijakan hak sivil
  • kebijakan hutan
  • kebijakan imbal siklis
  • kebijakan imigrasi
  • kebijakan inkremental
  • kebijakan investasi
  • kebijakan jenis Pigou
  • kebijakan kapitalisasi
  • kebijakan KB
  • kebijakan keadilan
  • kebijakan kebudayaan
  • kebijakan kepemekerjaan
  • kebijakan kependudukan
  • kebijakan kesehatan
  • kebijakan keselamatan makanan
  • kebijakan keuangan
  • kebijakan kirim
  • kebijakan konfrontasi
  • kebijakan konservatif
  • kebijakan kredit
  • kebijakan kriminal
  • kebijakan krisis
  • kebijakan kultur
  • kebijakan landreform
  • kebijakan liberal
  • kebijakan lingkungan
  • kebijakan lingkungan hidup
  • kebijakan luar negeri
  • kebijakan makroekonomi
  • kebijakan manajemen
  • kebijakan masa depan
  • kebijakan merger
  • kebijakan mikroekonomi
  • kebijakan militer
  • kebijakan moneter
  • kebijakan moneter diskresioner
  • kebijakan nilai tukar
  • kebijakan optimal
  • kebijakan optimum
  • kebijakan pajak nasional
  • kebijakan paten
  • kebijakan pembangunan
  • kebijakan pembuangan
  • kebijakan pemerintah
  • kebijakan penanaman modal asing
  • kebijakan pendapatan
  • kebijakan pendidikan
  • kebijakan pengambilan tanah
  • kebijakan pengasingan
  • kebijakan pengaturan bisnis
  • kebijakan pengaturan kompetitif
  • kebijakan pengaturan niaga
  • kebijakan pengawasan banjir
  • kebijakan pengeluaran
  • kebijakan pengurusan
  • kebijakan penstrukturan kembali industri
  • kebijakan peralihan pengeluaran
  • kebijakan perburuhan
  • kebijakan perdagangan adil
  • kebijakan perdagangan internasional
  • kebijakan perdagangan luar negeri
  • kebijakan perencanaan lanskap
  • kebijakan perindustrian
  • kebijakan permodalan
  • kebijakan pertahanan
  • kebijakan pertanian
  • kebijakan pertumbuhan fiskal
  • kebijakan perumahan
  • kebijakan pintu tertutup
  • kebijakan politik
  • kebijakan promosi ekspor
  • kebijakan publik
  • kebijakan publik kritik
  • kebijakan publik kritis
  • kebijakan publik lintas-negara
  • kebijakan publik perbandingan
  • kebijakan pulang rawat
  • kebijakan pungut
  • kebijakan reformasi kapitalis
  • kebijakan sisih
  • kebijakan tambal sulam
  • kebijakan tenaga kerja
  • kebijakan tingkat bunga
  • kebijakan uang longgar
  • kebijakan utang
  • komite kebijakan administrasi
  • kompetisi kebijakan
  • komunitas kebijakan
  • konflik kebijakan industrial
  • konteks kebijakan
  • koordinasi kebijakan
  • kriteria kebijakan
  • manajemen kebijakan
  • masyarakat kebijakan
  • nasihat kebijakan
  • pelaku kebijakan
  • pelisensian kebijakan
  • pembuat kebijakan federal
  • pembuatan kebijakan administrasi
  • pembuatan kebijakan hierarki
  • pembuatan kebijakan internasional
  • pembuatan kebijakan lingkungan
  • pembuatan kebijakan lingkungan hidup
  • pembuatan kebijakan nasional
  • pembuatan kebijakan pendidikan
  • pemformulasian kebijakan
  • pemusatan kebijakan
  • pengawasan kebijakan luar negeri
  • pengembangan kebijakan
  • pengevaluasian analisis kebijakan
  • pengganda kebijakan fiskal
  • pengidentifikasian risiko kebijakan
  • penumpuan kebijakan
  • persaingan kebijakan
  • persepsi pelaku kebijakan
  • perubahan kebijakan
  • perumusan kebijakan
  • polarisasi elit kebijakan
  • proposal kebijakan baru
  • proses kebijakan lingkungan
  • proses pembuatan kebijakan lingkungan
  • proses pembuatan kebijakan lingkungan hidup
  • ranah kebijakan
  • reorientasi kebijakan industri
  • ringkasan kebijakan
  • sains dan kebijakan perikanan
  • siklus kebijakan
  • sistem kebijakan multitingkat
  • tipe kebijakan dalam negeri
  • tipe kebijakan domestik
  • tipe kebijakan luar negeri
  • tipe politik luar negeri

References

  1. ^ Zulfa Sakhiyya (6 September 2021), “Problematizing policy: a semantic history of the word ‘policy’ in the Indonesian language”, in Critical Policy Studies[1], →DOI, →ISSN, pages 1–16

Further reading